21 August 2018

Kebijakan Satu Peta di Kaltim

Pulau Kalimantan terpilih oleh pemerintah pusat sebagai proyek percontohan Kebijakan Satu Peta pada 2016 lalu. Kebijakan ini adalah bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi Jilid VIII yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.

Keberadaan peta tersebut diharapkan dapat mengatasi konflik ruang yang menghambat berbagai program pembangunan. Nantinya, Satu Peta bisa menjadi rujukan oleh setiap kementerian dalam merumuskan kebijakan. Kebijakan Satu Peta secara nasional akan diluncurkan pada bulan Agustus 2018.

Salah satu pertimbangan Pemerintah dalam memilih Kalimantan sebagai proyek percontohan adalah karena wilayahnya rawan kebakaran hutan. Selain itu, di Kalimantan banyak ditemui kasus tumpang tindih terkait; perizinan, pemanfaatan lahan dan pemanfaatan sumber daya alam.

Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta menyatakan bahwa kerangka kerja dan pendekatan yang dipergunakan di Kalimantan akan direplikasikan untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih di wilayah lain.

Kebijakan Satu Peta terdiri dari tiga tahapan, yakni kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi. Tahap pertama adalah kompilasi (pengumpulan informasi geospasial tematik-IGT), dilanjutkan dengan integrasi (penyelarasan informasi geospasial tematik terhadap informasi geospasial dasar), dan terakhir sinkronisasi (penyelarasan antar IGT, termasuk penyelesaian konflik tumpang tindih hasil proses integrasi).

Tahap sinkronisasi pada Kebijakan Satu Peta telah dimulai pada tahun ini, dengan Kalimantan Timur sebagai daerah pertama. Kalimantan Timur terpilih lantaran karena kesiapan daerah dan datanya.

Baca selengkapnya disini

 

YKAN

Penulis

YKAN

Informasi Terkait

Pengembangan Kepariwisataan Berkelanjutan
TNC Teliti Calon Ibu Kota Baru

02 September 2019

TNC Teliti Calon Ibu Kota Baru

Pertemuan Menteri Lingkungan Hidup G-20