15 June 2018

Keunggulan Pelopor dan Keberlanjutan

oleh Rizal Algamar
Triton_JY_730
Teluk Triton, Kepulauan Raja Ampat.  (c) Jeff Yonover

Di tengah diskusi, debat, dan kontroversi panjang seputar perubahan iklim, dua hal bisa dipastikan. Pertama, perubahan iklim berdampak langsung terhadap sektor usaha, masyarakat, dan ekosistem sumber kehidupan. Kedua, pemerintah akan berupaya memitigasi dan beradpatasi terhadap dampak perubahan iklim melalui imbauan dan regulasi.

Hal ini menjadi tantangan besar bagi kita semua, terutama sektor usaha. Sebagai penyumbang terbesar emisi karbon yang berpengaruh pada iklim, sektor usaha harus dilibatkan secara mendalam jika ingin mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim berhasil. Selain itu, ditambah lagi dengan komitmen Indonesia dalam kesepakatan perubahan iklim global.

Komitmen Perubahan Iklim Internasional Indonesia

Pada Desember 2016, komitmen nasional Pemerintah Indonesia (Nationally Determined Contribution) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 29% pada 2030 disampaikan Presiden Joko Widodo pada Konferensi Para Pihak (Conference of Parties) Ke-22 UNFCCC di Marakesh. Jika upaya di tingkat nasional digabungkan dengan kerja sama di tingkat internasional, total komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca mencapai 41%. Komitmen ini merupakan tanggapan Pemerintah Indonesia terhadap Kesepakatan Paris, yang merupakan salah satu (walaupun salah satu yang terpenting) dari banyak konferensi internasional yang mendorong negara-negara agar segera bertindak menyelamatkan lingkungan.

Untuk memenuhi komitmen tersebut, pemerintah perlu mengimbau atau meregulasi perusahaan agar menerapkan manajemen berkelanjutan dengan serius. Namun, perusahaan bisa saja dan disarankan mengambil inisiatif untuk menjadi pelopor melalui strategi aksi iklim yang diprakarsai secara internal sehingga dapat menciptakan keunggulan kompetitif.

Seperti yang dijelaskan Michael Porter, sang pakar strategi bisinis, “Kini, perubahan iklim merupakan fakta kehidupan politik yang memainkan peranan besar dalam persaingan usaha... Para manajer boleh saja berdebat tentang seberapa langsung dan signifikan dampak perubahan iklim nantinya, namun perusahaan harus bertindak sekarang juga.”

Perubahan Iklim dan Strategi Bisnis

Mungkin banyak di kalangan pelaku usaha yang belum tahu bahwa Michael Porter merupakan pelopor di bidang keberlanjutan. Selain dikenal luas berkat konsep-konsep strategi bisnisnya, seperti kerangka “Lima Kekuatan”, rantai nilai, dan keunggulan kompetitif nasional, Porter juga menelurkan kerangka “Penciptaan Nilai Bersama” (Creating Shared Value atau CSV) ketika ia menjadi konsultan di Nestlé S.A. pada pertengahan 2000-an. Inti dari kerangka ini adalah perusahaan dianjurkan untuk melihat isu sosial dan lingkungan hidup sebagai peluang strategis, alih-alih sebagai biaya, untuk menciptakan nilai bagi masyarakat yang nantinya akan menciptakan keunggulan kompetitif bagi usaha perusahaan.

Raja Ampat_FL_730
Raja Ampat. (c) Feri Latief

Penciptaan Nilai dan Keunggulan Pelopor

Tidak mengherankan jika Nestlé S.A. adalah perusahaan yang paling sering diasosiasikan dengan kerangka CSV yang diresmikan pada 2005 melalui kerja sama dengan Porter. Sejak saat itu, Nestlé mengadopsi kerangka CSV ke dalam model bisnisnya secara global (termasuk di Indonesia) pada sejumlah bidang, seperti perubahan iklim, gizi, pembangunan desa, pengadaan yang bertanggung jawab, hak asasi manusia, dan air. Penelitian yang dilakukan sebuah perusahaan konsultan terkemuka pada 2015 menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan usaha memang berasal dari kaitan antara isu keberlanjutan dan faktor utama bisnis, misalnya volume penjualan, ketahanan pasokan, dan integritas rantai nilai.

Dalam konteks negara berkembang, Masisa, sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang kehutanan dan manufaktur kayu di Chili, memanfaatkan kerangka serupa untuk menciptakan keunggulan kompetitif dalam bersaing dengan kompetitornya. Perusahaan ini mengidentifikasi dan mengelola dampak dan risiko sosial dan lingkungannya secara sistematis. Hasilnya ditampilkan dalam kartu skor yang memadukan segi keuangan, sosial, dan lingkungan hidup usaha perusahaan. Dengan demikian, karyawan Masisa merasa termotivasi dan dilibatkan. Dampak positifnya terwujud dalam bentuk keunggulan kompetitif di beberapa bidang, seperti diferensiasi merek, efisiensi biaya, dan daya tarik serta retensi karyawan.

Mark Godfrey_730
(c) Mark Godfrey/ TNC

Penciptaan Nilai Bersama dan Keunggulan Pelopor: Keberhasilan Program PROPER di Indonesia

Nilai reputasi adalah unsur utama keberhasilan program PROPER (Program for Pollution Control, Evaluation and Rating), yaitu program nasional lingkungan hidup yang diprakarsai pemerintah Indonesia sejak pertengahan 1990-an. Dengan tujuan meningkatkan kesadaran perusahaan-perusahaan tentang keberlanjutan, Sarwono Kusumaatmadja, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Negara Lingkungan Hidup, dan saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Pengendalian Perubahan Iklim Republik Indonesia dan Ketua Dewan Penasihat The Nature Conservancy Indonesia Program, pertama kali memperkenalkan program ini ke khalayak umum dalam pidatonya saat menerima penghargaan United Nations University Zero Emissions Leadership Award pada 1996.

Sebagaimana dijelaskan Sarwono, sebuah kajian yang diadakan pada 1993 menunjukkan bahwa banyak perusahaan mengalami kendala dalam memenuhi komitmennya untuk menaati standar lingkungan hidup yang ditetapkan program PROKASIH (Program Kali Bersih) yang diluncurkan pada 1989. Beliau berkata, “Jadi, kami pikir tidak ada cara lain untuk melakukannya kecuali bersikap transparan tentang kepatuhan dan kinerja... Kami mengklasifikasikan [perusahaan – red.] berdasarkan sifat aliran limbah dan membuat daftar calon-calon potensial yang jumlahnya mencapai 190. Kemudian, kami umumkan ke publik bahwa kami akan mulai memeringkat perusahaan-perusahaan swasta di masa mendatang.”

Awalnya, program PROPER difokuskan untuk mengukur aliran limbah perusahaan ke sungai atau kali, namun sekarang program ini telah berkembang menjadi evaluasi ketat untuk mengukur aspek-aspek lain, misalnya sistem manajemen lingkungan hidup, efisiensi energi, pengelolaan limbah B3 dan non-B3, konservasi sumber daya alam, dan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar. Program ini kemudian mengklasifikasi perusahaan ke dalam peringkat warna, mulai dari Hitam untuk perusahaan dengan kinerja lingkungan hidup buruk, lalu Merah, Hijau, Biru, dan puncaknya Emas sebagai kategori tertinggi. Warna-warna ini memudahkan masyarakat dan media untuk mengenali perusahaan dan kinerja lingkungan hidupnya.

Dengan demikian, program PROPER memiliki aspek insentif dan disinsentif. Melalui sosialisasi peringkat yang diberikan, perusahaan-perusahaan berperingkat baik (Hijau, Biru, dan Emas) akan mendapat pengakuan dari masyarakat dan peningkatan nilai reputasi berkat manajemen lingkungan hidup dan tanggung jawab sosial yang di anutnya. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan berperingkat kurang baik (Hitam dan Merah) tidak hanya akan mendapat reputasi buruk, tapi juga dikenai sanksi karena melanggar peraturan atau hukuman yang lebih berat. Namun, secara garis besar, tujuan program ini adalah mendorong perusahaan-perusahaan agar mematuhi peraturan lingkungan hidup serta mewujudkan standar lingkungan hidup dan tanggung jawab sosial yang tinggi.

Banyak perusahaan yang proaktif menggunakan peringkat program PROPER sebagai tolok ukur kinerjanya untuk kemudian dibandingkan dengan perusahaan lain dalam rangka perbaikan di masa depan. Program ini juga mendorong perusahaan untuk berbagi praktik terbaik dan pembelajaran yang didapatkan, termasuk di bidang tanggung jawab dan pemberdayaan masyarakat.

Khusus di bidang ini, indikator tanggung jawab sosial program PROPER mengajak perusahaan untuk melakukan aksi lebih dari sekadar aksi amal biasa. Fakta menarik dari program ini adalah para manajer perusahaan berlomba-lomba mendapatkan peringkat agar anggota direksi dan pemegang saham perusahaan lebih sadar akan isu keberlanjutan.

Walaupun masih memiliki kekurangan (misalnya, sejumlah kritik menyoroti kurangnya keterlibatan pemerintah daerah dan tidak konsistennya peringkat jika dibandingkan dengan kinerja yang dirasakan nyata oleh masyarakat), program PROPER bisa dikatakan berhasil. Setelah berjalan lancar selama dua tahun sejak peluncuran, pemerintah terpaksa menghentikan program ini akibat gejolak krisis keuangan dan politik yang terjadi pada 1997. Sampai dengan saat krisis, program PROPER telah memberikan peringkat untuk 324 perusahaan, tapi hasilnya tidak diumumkan ke publik.

Setelah krisis berakhir, program dilanjutkan dan 85 perusahaan berhasil diperingkat pada 2004. Di tahun berikutnya, jumlah perusahaan yang diperingkat bertambah secara drastis menjadi 251 perusahaan. Sampai dengan 2010, program PROPER telah memeringkat 690 perusahaan. Pada 2015, program ini semakin dikenal luas ketika Gubernur Kalimantan Timur mengumumkan secara terbuka seluruh peringkat (dari Hitam sampai Emas) perusahaan-perusahaan besar di provinsi tersebut. Pada 2016, secara keseluruhan program PROPER telah memberi peringkat kepada 1930 perusahaan dari 111 bidang yang berbeda.

Keberhasilan program PROPER telah mengilhami muncul-nya program-program serupa di negara-negara lain, misalnya Ecowatch di Filipina, Public Environment Performance Index (PEPI) di Meksiko, dan yang terbaru, Maharashtra Star Rating Program pada 2017 di India. Namun, terlepas dari keberhasilan program-program tersebut dan program lainnya di seluruh dunia, perjalanan kita menghadapi tantangan perubahan iklim global masihlah panjang.

Besarnya Risiko Perubahan Iklim bagi Indonesia

Para ilmuwan sepakat bahwa suhu planet bumi terus merangkak naik ke level yang membahayakan. Sekitar 75 persen emisi gas CO2 tahunan akibat kegiatan manusia dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil (minyak bumi, batu bara, dan gas bumi). Dua puluh persen sisanya timbul akibat deforestasi, yaitu penebangan dan pembakaran hutan yang mengakibatkan karbon terperangkap dan tersimpan.

Singkatnya, penjelasan di atas menggambarkan dilema yang dihadapi Indonesia. Di satu sisi, Indonesia sangat bergantung pada sumber daya alam untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sehingga modal alam kita yang berlimpah pun terus berkurang. Di sisi lain, berkurangnya sumber daya alam menciptakan emisi karbon yang kemudian berkontribusi pada pemanasan global. Selain itu, dilihat dari laju deforestasi saja, Indonesia sudah menjadi salah satu negara penyumbang terbesar emisi karbon global.

Sejalan dengan hal ini, hampir semua ahli sepakat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat rentan terkena dampak perubahan iklim. Kenaikan permukaan laut dan perubahan pola curah hujan berpengaruh terhadap industri pertanian, perikanan, dan perhutanan Indonesia sekaligus mengancam ketahanan pangan dan mata pencaharian masyarakat. Pemerintah memperkirakan Indonesia akan kehilangan 2.000 pulau dataran rendah pada 2030 jika permukaan laut terus naik seperti sekarang. Kenaikan permukaan laut setinggi satu meter saja akan memaksa 10 juta penduduk Indonesia untuk mengungsi.

Bisa saja kita membuat daftar panjang berbagai potensi gangguan dan bencana besar yang dapat diakibatkan oleh perubahan iklim. Namun sayangnya, betapa pun akuratnya daftar tersebut, hal ini tidak banyak membantu meyakinkan orang-orang untuk mengambil tindakan nyata. Salah satu alasannya adalah karena kita tahu bahwa cepat atau lam-bat perubahan iklim pasti terjadi di Indonesia maupun di negara-negara lain. Alasan lainnya adalah kita cenderung menganggap perubahan iklim sebagai masalah global sehingga menjadikannya masalah “orang lain”. Belum lagi fakta bahwa kepentingan diri dan keinginan jangka pendek sering lebih diutamakan ketimbang kebutuhan jangka panjang.

Kofiau_Muhajir_730
Kofiau. (c) Muhajir/ TNC

Langkah Kedepan

Meskipun demikian, keberhasilan program PROPER menunjukkan bahwa Indonesia mampu merancang solusinya sendiri untuk menghadapi tantangan perubahan iklim. Kebijakan lanjutan insentif dan disinsentif akan sangat bermanfaat dalam pencarian solusi perubahan iklim. Contohnya, risiko lingkungan hidup bisa dikaitkan dengan proses risiko kredit di bank. Sederhananya, perusahaan-perusahaan berperingkat hitam atau merah akan lebih sulit memperoleh kredit, sedangkan peringkat hijau atau emas lebih mudah mendapat persetujuan. Kebijakan yang sama dapat diterapkan untuk tingkat suku bunga pinjaman. Semua kebijakan di atas dibarengi dengan jaminan audit yang membuktikan integritas peringkat-peringkat tersebut.

Tentu saja, kita harus dan juga bisa berbuat lebih banyak untuk mengarusutamakan strategi konservasi dan keberlanjutan yang mendasari prinsip program PROPER ke dalam perekonomian Indonesia. Pastinya, langkah ini memerlukan pendekatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan berakar pada tata kelola yang baik dan transparansi (ciri khas program PROPER dan CSV). Pendekatan semacam ini berpotensi menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui pasar, inovasi, dan lapangan kerja baru. Selanjutnya, akan muncul narasi baru tentang peran dunia usaha sebagai penjaga lingkungan hidup bahwa bijak artinya cinta lingkungan. Jika narasi ini berhasil berkembang menjadi “norma baru”, maka masih terbuka harapan untuk aksi iklim pembangunan rendah karbon di masa depan. 

YKAN

Penulis

YKAN

Informasi Terkait

Pertemuan Menteri Lingkungan Hidup G-20
MEMERANGI PERBURUAN SATWA ILEGAL
Mengenal Penyu Lebih Jauh

04 January 2019

Mengenal Penyu Lebih Jauh